Insiden Email DPR Dipertanyakan

Insiden email Komisi Agama dan Sosial DPR (Komisi VIII) saat studi banding ke Australia menambah coreng di muka institusi penting di negeri ini. Publik juga harus komprehensif dan jeli menilai insiden email tersebut. Sejatinya performa Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang perlu dipertanyakan.
Mimpi DPR menjadi lembaga legislatif yang kredibel dan kompeten sepertinya harus dikubur terlebih dahulu. Karena sistem yang mendukung untuk menjadikan DPR menjadi parlemen yang berwibawa jauh dari kenyataan. Mimpi untuk mendirikan law center dan budget office sebagai dukungan atas peran konstitusional DPR dalam membuat legislasi, anggaran, serta pengawasan juga akan sia-sia belaka.
Insiden email Komisi VIII saat ramah tamah dengan Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) pada 30 April 2011 lalu, menjadi catatan penting bagi kelembagaan DPR. Email yang menjadi penyebab ramainya studi banding tersebut memang cukup ironi.
Pernyataan Ketua Komisi Agama dan Sosial Abdul Kadir Karding yang menyebutkan anggota DPR tidak mengurus email memang cukup beralasan. "Urusan email itu urusan ajudan," kilahnya kepada INILAH.COM di gedung DPR, Rabu (4/5/2011) malam.
Pernyataan Karding merespon postingan dan unggahan di situs Youtube. Dalam tayangan tersebut terungkap, anggota Komisi VIII tidak mengetahui alamat resmi Komisi VIII. Lebih ironinya lagi, Staf Sekretariat Komisi VIII juga tidak mengetahui alamat email resmi Sekretariat Komisi VIII.
Padahal, seharusnya, memang urusan email resmi sekretariat bukan urusan yang diketahui oleh anggota Komisi VIII. Urusan administrasi jelas menjadi tanggungjawab penuh Sekretariat Komisi VIII. Yang muncul justru selorohan salah satu staf Setjen yang menyebut "komisidelapanatyahoodotcom". Dari pernyataan inilah memunculkan olok-olok atas email itu.
Namun ketika disinggung apakah dari kasus ini ke depannya, pihak Staf Setjen DPR yang mengikuti acara studi banding atau ku jungan kerja DPR harus benar-benar mengetahui dan firm terkait administrasi Komisi? Karding berkilah sebenarnya Hendra, salah satu Setjen mengetahui email resmi sekretariat Komisi VIII. "Namun saat itu gugup, jadi lupa," kelitnya.
Benarkah Komisi VIII telah lama memiliki email resmi? Saat sejumlah jurnalis menyambangi Sekretariat Komisi VIII, tampak staf Komisi VIII membagi secarik kertas kecil dengan tulisan alamat email "set_komisi8@dpr.go.id" uniknya, di bawah alamat email itu tertulis password email yang telah dihapus dengan type ex, namun masih tampak jelas.
Sementara Ketua DPR Marzuki Alie melalui akun Twitter-nya menyayangkan unggahan video Youtube oleh PPIA. Menurut diam apakah tidak hafal email sekretariat langsung divonis bodoh. "Naif sekali bangsa ini," keluhnya. Saat ini, Ketua DPR Marzuki Alie tengah melakukan lawatan ke Iraq.
Marzuki juga menulis mention ke akun @PPIAustralia agar mereka menghormati pemimpin serta mendoakan para pemimpinnya. "Bukan dengan mempermalukannya. Kalau tidak suka, jangan dipilih lagi, mereka hasil pemilu," cetus Marzuki.
Sementara Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengakui dukungan staf DPR memang kurang. Apalagi bila dibandingkan dengan negara tetangga lainnya serta pejabat eksekutif. Menurut Priyo, ke depan perlu ditata kembali agar anggota DPR lebih mengurus hal substantif dalam urusan UU tidak lagi mengurus urusan titik koma serta redaksional UU. "Yang pasti email memang bukan urusan DPR. Email urusan Setjen DPR," tandas Priyo.
http://www.youtube.com/watch?v=eRHB4Lxgz2Y&feature=player_detailpage